Tentang Kami

LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Hak atas Informasi ini menjadi sangat penting, karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan pelayanan informasi maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik.

PPID Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara merupakan ujung tombak pelayanan informasi di Kabupaten Lombok Utara. Tugasnya adalah mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Tugas Dan Fungsi PPID Pada SKPD/UKPD di Pemerintah Kabupaten Lombok Utara :

Tugas PPID :

PPID bertugas untuk mengoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.

Fungsi PPID :

  1. Pengoordinasian pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi diberbagai unit pelayanan informasi;
  2. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
  3. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
  4. Pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
  5. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
  6. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faksimile atau jasa pos;
  7. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.